Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPR » Aksi Jilid 4, Formasi Kembali Desak KPK Panggil dan Periksa Anggota DPR RI Asal Sultra RB Serta Eks Kepala BWS Wilayah 4 Kendari AAUD.
DPR

Aksi Jilid 4, Formasi Kembali Desak KPK Panggil dan Periksa Anggota DPR RI Asal Sultra RB Serta Eks Kepala BWS Wilayah 4 Kendari AAUD.

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
  • visibility 369
  • comment 0 komentar

 

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK RI, Jumat, 21/11.

Kedatangan mereka kali ini guna mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera memanggil dan memeriksa oknum anggota DPR RI Dapil Sultra inisial RB serta eks Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayaj 4 Kendari inisial AAUD.

Keduanya diduga terlibat dalam kasus pungli dan suap pada proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) terhadap Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Provinsi Sulawesi Tenggara serta proyek-proyek lain yang berkaitan dengan RB selaku anggota Komisi V DPR RI dan AAUD selaku Kepala BWS Wilayah 4 Kendari.

Baca Juga:  Hunger, thirst and chaos in southern Gaza as hostilities drive humanitarian aid to the brink of collapse

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, kasus pungli dan suap pada proyek P3-TGAI belum sama sekali tersentuh hukum. Padahal kasus tersebut telah bergulir sejak tahun 2023 lalu.

“Kasus ini sangat penting untuk di ungkap, sebab menurut kami keterlibatan RB dan AAUD sangat jelas dalam kasus tersebut”. Katanya kepada media ini, Jumat, (21/11/25).

Lebih lanjut, Hendro membeberkan, bahwa selain proyek P3-TGAI, RB juga diduga kuat terlibat dalam kasus pungli dan korupsi pada proyek Pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan program Beda Rumah.

“Nama RB ini sudah sejak lama kerap di sebut dalam kasus korupsi, seharusnya KPK RI bisa mengungkap keterlibatan RB dalam kasus P3-TGAI, Rumah Susun hingga Beda Rumah di Sulawesi Tenggara”. Tutur aktivis nasional asal Sultra itu
Sementara itu, Ketua Umum HP21N, Arnol Ibnu Rasyid menyampaikan, bahwa selain persoalan di Sultra, RB juga pernah tersandung kasus nasional yakni dugaan pungli atau suap pada proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalur Kereta Api.

Baca Juga:  Israel-Hamas war live updates: Anti-U.S. opinion in Arab countries grows over support for Israel, leaders tell Blinken

“Kasus ini juga mesti di kembangkan kembali, melihat dari kebiasaan RB kami menduga yang bersangkutan harusnya terlibat”. Pungkasnya

Sedangkan terkait keterlibatan eks Kepala BWS Wilayah 4 Kendari, menurut Arnol, yakni dalam kasus pungli terhadap kontraktor-kontraktor calon pemenang tender baik proyek P3-TGAI maupun proyek-proyek lainnya

“Kalau persoalan ini bisa di ungkap maka akan ketahuan siapa pemain sebenarnya dalam kasus pungli proyek P3-TGAI. Apakah itu RB atau AAUD. Untuk buktinya sudah jelas ada permintaan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air sebesar Rp. 100 juta / proyek”. Bebernya

Baca Juga:  Disebut Distorsi, Formasi Beberkan Upaya Suap Anggota DPR RI Inisial RB Untuk Menghentikan Aksi Demonstrasi di KPK.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar KPK RI bisa mengatensi kasus tersebut dan segera memanggil oknum anggota FPR RI asal Sultra inisial RB dan eks Kepala BWS Wilayah 4 Kendari inisial AAUD.

“Keduanya punya kaitan erat dengan proyek yang kami maksud, RB adalah anggota DPR RI Komisi V yang bermitra dengan Kementerian PUPR. Sedangkan AAUD adalah eks Kepala BWS Wilayah 4 Kendari yang saat ini menjabat sebagai salah satu direktur di Kementerian Pekerjaan Umum (PU)”. Tutupnya

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Steering Committee Musda KNPI Sultra Resmi Tetapkan Kandidat Calon Ketua Umum, Minta Dukungan Pemprov Sultra

    Steering Committee Musda KNPI Sultra Resmi Tetapkan Kandidat Calon Ketua Umum, Minta Dukungan Pemprov Sultra

    • calendar_month Rab, 11 Mar 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 325
    • 0Komentar

      Kendari 11,Maret,2026— Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara resmi menetapkan Tiga kandidat calon Ketua Umum KNPI Sultra setelah melalui tahapan verifikasi administrasi dan mekanisme organisasi yang telah ditetapkan.   Ketua Steering Committee Musda KNPI Sultra , Amar Ma’aruf.,S.Sos, menjelaskan bahwa seluruh proses pencalonan telah dilakukan secara terbuka, […]

  • “Legima Univ. Jayabaya, Tantang Polres Jakarta Timur Segera Tangkap Pelaku Pengroyokan Ketua Mapalaya”

    “Legima Univ. Jayabaya, Tantang Polres Jakarta Timur Segera Tangkap Pelaku Pengroyokan Ketua Mapalaya”

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 322
    • 0Komentar

    Jakarta –21,nov,2025, Lembaga Legislatif Mahasiswa (Legima) Universitas Jayabaya mendesak Kepolisian Resor Metro (Polres) Jakarta Timur untuk segera menangkap pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Ketua Mapalaya Univ. Jayabaya, Muh. Adriansyah. Presidium Legima Univ. Jayabaya, Sardianto, dalam keterangan persnya menyatakan, kepolisian harus bertindak serius dan cepat menangkap para pelaku. Korban mengalami luka di kepala yang membutuhkan jahitan […]

  • LIRA Sultra Resmi Laporkan Eks Kades dan Kades Puuwatu ke Kejati atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa

    LIRA Sultra Resmi Laporkan Eks Kades dan Kades Puuwatu ke Kejati atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 531
    • 0Komentar

    Kendari,20 november 2025— Ketua Lembaga Aspirasi Rakyat Sulawesi Tenggara (LIRA Sultra), Ikra M. Fadil, S.Pd, resmi melaporkan mantan Kepala Desa dan Kepala Desa Puuwatu, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut terkait dugaan konspirasi dan penyimpangan pengelolaan Dana Desa selama periode enam tahun (2018–2024) dengan total anggaran mencapai […]

  • Mahasiswa dan Pemuda konawe utara Kepung Mabes Polri, Tuntut pencopotan Kapolres Konawe Utara

    Mahasiswa dan Pemuda konawe utara Kepung Mabes Polri, Tuntut pencopotan Kapolres Konawe Utara

    • calendar_month Rab, 20 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Jakarta – Gelombang desakan pencopotan Kapolres Konawe Utara kembali mencuat. Sejumlah elemen pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Corong Aspirasi Rakyat Sultra dan Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Hukum Sultra menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Rabu (20/5/2026)   Dalam aksinya, massa menilai Kapolres Konawe Utara telah gagal total menjalankan tugas dan tanggung jawab […]

  • “JKMS: Kembali Mempertanyakan Soal Laporan Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Konawe Fraksi PKB”

    “JKMS: Kembali Mempertanyakan Soal Laporan Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Konawe Fraksi PKB”

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 376
    • 0Komentar

    konawe,21,nov,2025, Jaringan Komunikasi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (JKMS) Kembali Bertandang Ke Mapolda Sulawesi Tenggara, Terkait Dugaan Pemalsuan Ijazah Anggota DPRD Konawe. Dalam Aksi Tersebut Masa aksi Mempertanyakan Sampai dimana perkembangan Kasus Pemalsuan ijazah Anggota DPRD Konawe Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketua umum JKMS, Irjal Ridwan, Mengatakan Bahwa Laporan Kami Sudah Dua bulan Namun sampai sekarang […]

  • Demi Integritas Demokrasi terkait Kontroversi Ijazah Jokowi, Wilson Lalengke Kirim Surat Terbuka ke UNESCO dan ASEAN

    Demi Integritas Demokrasi terkait Kontroversi Ijazah Jokowi, Wilson Lalengke Kirim Surat Terbuka ke UNESCO dan ASEAN

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Jakarta – Demi menjaga transparansi demokrasi dan akuntabilitas hukum, jurnalis dan aktivis hak asasi manusia Indonesia, Wilson Lalengke, mengirimkan surat terbuka berisi proposal resmi kepada United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), Association of South-East Asia Nations (ASEAN), dan anggota Parlemen Indonesia. Proposal tersebut dimaksudkan untuk mendesak pembentukan mekanisme penyelesaian kontroversi seputar dugaan ijazah […]

expand_less