Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » PERSAMA Sultra-Jakarta: Nilai Kapolres Konawe Utara Lalai Awasi Tambang di Hutan Lindung Yang Merajalela

PERSAMA Sultra-Jakarta: Nilai Kapolres Konawe Utara Lalai Awasi Tambang di Hutan Lindung Yang Merajalela

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
  • visibility 281
  • comment 0 komentar

Jakarta, 7 Januari 2026. Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (PERSAMA Sultra-Jakarta) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kapolres Konawe Utara. Desakan ini muncul akibat dugaan pembiaran aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara yang hingga kini terus berlangsung.

 

Ketua Umum PERSAMA Sultra-Jakarta, Nabil Dean, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya penegakan hukum di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang kehutanan dan lingkungan hidup.

Baca Juga:  Sempat di Teror Dan Tolak Upaya Suap, PPI Ungkap Oknum Polisi Yang Terlibat Limbah di Kawasan Berikat Morosi

 

“Kami melihat adanya dugaan pembiaran yang sistematis. Aktivitas tambang di kawasan hutan lindung berjalan tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Nabil Dean.

 

PERSAMA Sultra-Jakarta juga menuntut Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Konawe Utara dari jabatannya. Menurut Nabil, Kapolres patut diduga lalai, tidak profesional, dan gagal menjalankan fungsi pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran hukum yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Baca Juga:  "Legima Univ. Jayabaya, Tantang Polres Jakarta Timur Segera Tangkap Pelaku Pengroyokan Ketua Mapalaya"

 

“Jika Kapolri serius dalam agenda penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, maka evaluasi saja tidak cukup. Pencopotan Kapolres Konawe Utara harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab institusional dan efek jera,” tegasnya.

 

Nabil menambahkan, keberadaan tambang di kawasan hutan lindung berdampak langsung pada kerusakan ekosistem, ancaman bencana ekologis, serta hilangnya ruang hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri turun tangan langsung dan memastikan proses hukum berjalan objektif dan transparan.

Baca Juga:  Gelar Aksi Lanjutan, Formasi Desak KPK Panggil dan Periksa Anggota DPR RI Asal Sultra RB dan Eks Kepala BWS Wilayah 4 Kendari

 

PERSAMA Sultra-Jakarta menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan membuka ruang konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil agar persoalan dugaan kejahatan lingkungan di Konawe Utara mendapat perhatian nasional dan ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • “Aksi Unjuk Rasa Jilid III di KPK RI dan Kejaksaan Agung RI: GMII Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kontrak Rp 890 Miliar di PT Antam Tbk

    “Aksi Unjuk Rasa Jilid III di KPK RI dan Kejaksaan Agung RI: GMII Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kontrak Rp 890 Miliar di PT Antam Tbk

    • calendar_month Sen, 24 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 382
    • 0Komentar

    Jakarta, [24/11/2025] – Gerakan Mahasiswa Intelektual Indonesia (GMII) kembali menggerakkan massa dalam aksi unjuk rasa untuk ketiga kalinya, sebagai bentuk konsistensi perjuangan dalam mengawal isu dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan jasa sewa alat berat di PT Antam Tbk. Setelah sebelumnya melakukan aksi jilid I dan jilid II, kali ini GMII menggelar Aksi Jilid III […]

  • Gelar Aksi Lanjutan, Formasi Desak KPK Panggil dan Periksa Anggota DPR RI Asal Sultra RB dan Eks Kepala BWS Wilayah 4 Kendari

    Gelar Aksi Lanjutan, Formasi Desak KPK Panggil dan Periksa Anggota DPR RI Asal Sultra RB dan Eks Kepala BWS Wilayah 4 Kendari

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 260
    • 0Komentar

    Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK RI, Rabu, 26/11. Formasi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa oknum anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara inisial RB terkait beberapa […]

  • “Ketua DPD PPWI Sultra Geram: Pelayanan SPBU Langara Dinilai Amburadul dan Berpotensi Melanggar Hukum”

    “Ketua DPD PPWI Sultra Geram: Pelayanan SPBU Langara Dinilai Amburadul dan Berpotensi Melanggar Hukum”

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 403
    • 0Komentar

    Konawe Kepulauan — Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Sulawesi Tenggara, La Songo, mengecam keras kondisi pelayanan di SPBU Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Menurutnya, SPBU ini beroperasi secara amburadul, tidak profesional, dan berpotensi melanggar hukum nasional. Kamis 20 November 2025. La Songo, aktivis yang dikenal pantang pulang sebelum aspirasinya disahuti, menegaskan bahwa kondisi […]

  • Ketum DPP KNPI Putri Khairunnisa Resmi Buka MUSDA DPD KNPI Sultra, Dihadiri Sekda Sultra 

    Ketum DPP KNPI Putri Khairunnisa Resmi Buka MUSDA DPD KNPI Sultra, Dihadiri Sekda Sultra 

    • calendar_month Ming, 15 Mar 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Ketum DPP KNPI Putri Khairunnisa Resmi Buka MUSDA DPD KNPI Sultra, Dihadiri Sekda Sultra   KENDARI – Musyawarah Daerah (MUSDA) Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka oleh Ketum DPP KNPI Pusat, Putri Khairunnisa.   Dalam acara pembukaan yang berlangsung khidmat di Hotel Claro Kendari dan penuh semangat […]

  • Dugaan Suap Ketua Ombudsman RI Melebar, IMPH Minta Dirut PT TSHI Diperiksa

    Dugaan Suap Ketua Ombudsman RI Melebar, IMPH Minta Dirut PT TSHI Diperiksa

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Jakarta, 9 Mei 2026 — Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Toshida Indonesia (TSHI) berinisial LSO terkait dugaan keterlibatan dalam kasus suap yang menyeret Ketua Ombudsman RI. Desakan itu disampaikan menyusul mencuatnya dugaan praktik suap dalam penerbitan surat koreksi kepada Kementerian Kehutanan terkait […]

  • Menolak Lupa, GMII Kembali Tekan KPK Soal Penanganan Kasus yang Dinilai Lamban

    Menolak Lupa, GMII Kembali Tekan KPK Soal Penanganan Kasus yang Dinilai Lamban

    • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Menolak Lupa, GMII Kembali Tekan KPK Soal Penanganan Kasus yang Dinilai Lambanu   Jakarta, [20/01/2026] – Gerakan Mahasiswa Intelektual Indonesia (GMII) kembali menegaskan sikap kritisnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang dinilai lamban dan tidak menunjukkan langkah konkret dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi terkait kontrak jasa sewa alat berat bernilai Rp […]

expand_less