Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Ampuh Sultra Minta Kejari Konawe Usut Dugaan Korupsi Di Setda dan Sekretariat DPRD Konut Sebesar 700 Juta.

Ampuh Sultra Minta Kejari Konawe Usut Dugaan Korupsi Di Setda dan Sekretariat DPRD Konut Sebesar 700 Juta.

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
  • visibility 106
  • comment 0 komentar
  1. Ampuh Sultra Minta Kejari Konawe Usut Dugaan Korupsi Di Setda dan Sekretariat DPRD Konut Sebesar 700 Juta.

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoroti kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan berdasarkan data yang ada kasus dugaan korupsi di Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat DPRD Kab. Konawe Utara mencapai Rp. 700 juta.

Baca Juga:  Sempat di Teror Dan Tolak Upaya Suap, PPI Ungkap Oknum Polisi Yang Terlibat Limbah di Kawasan Berikat Morosi

“Dugaan korupsi sebesar Rp. 700 juta diantaranya, pada Setda Konut sebesar Rp. 500 juta dan pada Setwan DPRD Rp. 200 juta”. Ungkapnya kepada media ini, Senin, (19/1/26).

Hendro membeberkan, bahwa dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024.

“Jadi Realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 770 Juta di dua sekretariat tersebut tidak bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga kuat dugaan kami anggaran tersebut telah di tilap oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab”. Terangnya

Baca Juga:  "Ketua DPD PPWI Sultra Geram: Pelayanan SPBU Langara Dinilai Amburadul dan Berpotensi Melanggar Hukum"

Oleh sebab itu, sebagai putra daerah Kabupaten Konawe Utara, Hendro berharap kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe untuk memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) dan Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Konut guna mengusut tuntas kasus tersrbut.

“Harapan kami agar Kejari Konawe bisa segera melalukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di Setda dan Setwan DPRD Konut”. Harapnya

Baca Juga:  IMPH Desak Kemenkes Transparan Soal Proyek Lanjutan RSUD Kolaka Timur Rp30,6 Miliar

Pihaknya menginginkan agar Bumi Oheo bisa bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Kami akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas, kami inginkan agar Bumi Oheo bisa bersih dari praktik KKN” Tutupnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • “Ketua DPD PPWI Sultra Geram: Pelayanan SPBU Langara Dinilai Amburadul dan Berpotensi Melanggar Hukum”

    “Ketua DPD PPWI Sultra Geram: Pelayanan SPBU Langara Dinilai Amburadul dan Berpotensi Melanggar Hukum”

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 331
    • 0Komentar

    Konawe Kepulauan — Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Sulawesi Tenggara, La Songo, mengecam keras kondisi pelayanan di SPBU Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Menurutnya, SPBU ini beroperasi secara amburadul, tidak profesional, dan berpotensi melanggar hukum nasional. Kamis 20 November 2025. La Songo, aktivis yang dikenal pantang pulang sebelum aspirasinya disahuti, menegaskan bahwa kondisi […]

  • Ketua BAPEMNUS Angkat Bicara, Terkait Isu Yang Beredar di Media Online*

    Ketua BAPEMNUS Angkat Bicara, Terkait Isu Yang Beredar di Media Online*

    • calendar_month Jum, 27 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    “Nabil Dean, Ketua Barisan Pemuda dan Mahasiswa Nusantara (BAPEMNUS) mengatakan bahwa surat panggilan saksi harus nya di tujukan kepada bapak YENIAYAS LATORUMO selaku Direktur Utama PT. MJ pada tahun 2015 s/d 2022″. Ujarnya ” Nabil Dean atau sering di sapa Nabil, juga menjelaskan bahwa pada pelaksanaan pertambangan dilakukan oleh perusahaan kontraktor mining yaitu PT. Anugra […]

  • “PPWI Sultra Desak Presiden Prabowo Perketat Penertiban Tambang Ilegal di Hutan Lindung”

    “PPWI Sultra Desak Presiden Prabowo Perketat Penertiban Tambang Ilegal di Hutan Lindung”

    • calendar_month Jum, 9 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Tambang Ilegal Merajalela di Hutan Lindung, PPWI Sultra Tantang Presiden Prabowo Evaluasi Satgas PKH. KENDARI — Menjelang rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam agenda peresmian Kampung Nelayan di Kabupaten Konawe, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sultra melayangkan surat terbuka kepada Presiden.   Dalam keterangan resmi […]

  • Menambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin,IMPH Desak Dirjen Minerba Untuk Tidak Mengeluarkan RKAB PT.AMI & PT.AMINDO

    Menambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin,IMPH Desak Dirjen Minerba Untuk Tidak Mengeluarkan RKAB PT.AMI & PT.AMINDO

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Menambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin,IMPH Desak Dirjen Minerba Untuk Tidak Mengeluarkan RKAB PT.AMI & PT.AMINDO   Jakarta, Senin (12/01/2026) — Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian ESDM Republik Indonesia. Aksi tersebut menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Arga Moroni […]

  • photo_camera 1

    The Best Productivity Tools for Remote Work

    • calendar_month Ming, 23 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 524
    • 0Komentar

    As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of gadgets is no longer restricted to mere utility; it’s about amplifying human potential and redefining boundaries. With each passing day, these handheld marvels become an even more integrated part of our daily lives, intertwining with […]

  • Disorot Tanpa Konfirmasi, DP3A Konsel Balik Serang: “Stop Bangun Opini Menyesatkan!”

    Disorot Tanpa Konfirmasi, DP3A Konsel Balik Serang: “Stop Bangun Opini Menyesatkan!”

    • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 48
    • 0Komentar

    KONAWE SELATAN — Gelombang pemberitaan yang menyudutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Konawe Selatan akhirnya menuai respons keras. Tuduhan intervensi dalam penanganan dugaan kasus kekerasan seksual dinilai tidak berdasar dan sarat penggiringan opini.   Kepala Dinas DP3A Konawe Selatan, Hj. St Hafsa, S.IP., M.Si, secara tegas membantah seluruh narasi yang menyebut pihaknya […]

expand_less