Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » *Janji Pergantian Camat Tak Kunjung Terwujud, Masyarakat Besulutu Kembali Tagih Komitmen Pemda Konawe*

*Janji Pergantian Camat Tak Kunjung Terwujud, Masyarakat Besulutu Kembali Tagih Komitmen Pemda Konawe*

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
  • visibility 161
  • comment 0 komentar

Konawe – Aliansi Masyarakat Besulutu Menggugat kembali menagih komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe terkait rencana pergantian Camat Besulutu yang hingga kini belum terealisasi. Janji tersebut telah disampaikan sejak Agustus 2025, namun sampai hari ini belum ada keputusan maupun kejelasan resmi dari pemerintah daerah.

 

Janji itu disampaikan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Bupati Konawe pada Agustus 2025. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Konawe, Sekretaris Daerah, dan Asisten III, sementara Bupati Konawe turut mengetahui jalannya pertemuan melalui sambungan telepon.

Baca Juga:  "Penyelidikan Kasus Dana Hibah Janggal" LIDIK Sultra-Jakarta: Kejari Konawe Diduga Lindungi Komisioner KPUD Konut

 

Dalam pertemuan tersebut, Pemda Konawe menyampaikan rencana bahwa pergantian Camat Besulutu akan dilakukan pada September 2025. Namun, waktu yang dijanjikan telah berlalu tanpa realisasi.

 

Kekecewaan masyarakat semakin menguat setelah Pemda Konawe melaksanakan pelantikan sejumlah camat dan beberapa pejabat eselon lainnya pada Desember 2025. Di tengah pelantikan tersebut, Camat Besulutu yang sebelumnya menjadi sorotan dan aspirasi masyarakat justru belum mengalami pergantian.

 

Koordinator Aliansi Masyarakat Besulutu Menggugat, Ahmad Iswanto menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi meminta, melainkan menagih janji yang pernah disampaikan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga:  GMII Gelar Demonstrasi di Depan Kementerian Dalam Negeri, Desak Evaluasi Wakil Bupati Konawe Utara Terkait Pengelolaan Dana KONI

 

“Kami tidak datang dengan emosi, tapi dengan kekecewaan yang terakumulasi. Pemda Konawe sudah berjanji akan mengevaluasi dan mengganti Camat Besulutu, namun sampai hari ini tidak ada kejelasan. Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal nasib pelayanan publik dan masa depan Besulutu,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, janji tersebut bukan hanya ditujukan kepada aliansi, melainkan kepada tokoh masyarakat dan seluruh warga Kecamatan Besulutu.

 

“Jika suara masyarakat terus diabaikan, maka wajar bila kami menyimpulkan bahwa Pemda Konawe tidak serius mendengar rakyatnya sendiri. Kami menuntut ketegasan, bukan alasan. Janji harus ditepati,” lanjutnya.

Baca Juga:  KRITIKAN KERAS TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN PT. SCM DI ROUTA 

 

Aliansi Masyarakat Besulutu Menggugat berharap Pemda Konawe dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Menurut mereka, kejelasan sikap pemerintah sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

 

Sebagai langkah lanjutan, apabila dalam waktu dekat tidak ada respons atau tindak lanjut dari Pemda Konawe. Aliansi menyatakan akan kembali mengonsolidasikan massa dan turun langsung melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe untuk menagih janji tersebut secara terbuka.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • “Presidium Lembaga Pemerhati Hukum Sultra Akan Laporkan Dugaan Pelantikan Cacat Prosedur Pejabat Konsel ke Kementerian”

    “Presidium Lembaga Pemerhati Hukum Sultra Akan Laporkan Dugaan Pelantikan Cacat Prosedur Pejabat Konsel ke Kementerian”

    • calendar_month Sen, 24 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 323
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presidium Lembaga Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara, Ahmad Ariansyah, menegaskan akan melaporkan secara resmi dugaan pelantikan cacat prosedur pejabat di Kabupaten Konawe Selatan ke Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Langkah hukum tersebut rencananya dilakukan pada Selasa (25/11/2025) sebagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara pemerintahan daerah terhadap regulasi Aparatur Sipil Negara […]

  • Ampuh Sultra Minta Kejari Konawe Usut Dugaan Korupsi Di Setda dan Sekretariat DPRD Konut Sebesar 700 Juta.

    Ampuh Sultra Minta Kejari Konawe Usut Dugaan Korupsi Di Setda dan Sekretariat DPRD Konut Sebesar 700 Juta.

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Ampuh Sultra Minta Kejari Konawe Usut Dugaan Korupsi Di Setda dan Sekretariat DPRD Konut Sebesar 700 Juta. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoroti kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan berdasarkan data yang ada kasus dugaan korupsi di Sekretariat Daerah (Setda) […]

  • Demi Integritas Demokrasi terkait Kontroversi Ijazah Jokowi, Wilson Lalengke Kirim Surat Terbuka ke UNESCO dan ASEAN

    Demi Integritas Demokrasi terkait Kontroversi Ijazah Jokowi, Wilson Lalengke Kirim Surat Terbuka ke UNESCO dan ASEAN

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Jakarta – Demi menjaga transparansi demokrasi dan akuntabilitas hukum, jurnalis dan aktivis hak asasi manusia Indonesia, Wilson Lalengke, mengirimkan surat terbuka berisi proposal resmi kepada United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), Association of South-East Asia Nations (ASEAN), dan anggota Parlemen Indonesia. Proposal tersebut dimaksudkan untuk mendesak pembentukan mekanisme penyelesaian kontroversi seputar dugaan ijazah […]

  • CORAK Sultra Bongkar Dugaan Tambang Ilegal PT PUP, FSK Diduga Jadi Aktor Kunci

    CORAK Sultra Bongkar Dugaan Tambang Ilegal PT PUP, FSK Diduga Jadi Aktor Kunci

    • calendar_month Rab, 17 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026 — Corong Aspirasi Masyarakat Sulawesi Tenggara (CORAK Sultra) menggelar aksi di tiga instansi negara, yakni Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kejaksaan Agung RI, dan Mabes Polri.   Dalam aksi CORAK Sultra menyampaikan dugaan aktivitas penambangan ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Pandu Urane Perkasa (PUP), sekaligus […]

  • Design Transcended: When Art Meets Technology in Gadgetry

    Design Transcended: When Art Meets Technology in Gadgetry

    • calendar_month Jum, 2 Feb 2024
    • account_circle admin
    • visibility 438
    • 0Komentar

    Exploring the Tech-Savvy WondersThe delineation between digital and physical continues to blur, weaving a fabric of reality that resonates with the beats of progress. Within this exciting nexus, entrepreneurs and tech aficionados find a fertile ground to cultivate, explore, and thrive. As we navigate through the myriad of gadget-driven narratives, there are key trends and […]

  • Dugaan Suap Ketua Ombudsman RI Melebar, IMPH Minta Dirut PT TSHI Diperiksa

    Dugaan Suap Ketua Ombudsman RI Melebar, IMPH Minta Dirut PT TSHI Diperiksa

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta, 9 Mei 2026 — Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Toshida Indonesia (TSHI) berinisial LSO terkait dugaan keterlibatan dalam kasus suap yang menyeret Ketua Ombudsman RI. Desakan itu disampaikan menyusul mencuatnya dugaan praktik suap dalam penerbitan surat koreksi kepada Kementerian Kehutanan terkait […]

expand_less